UPT PPP Pondokdadap Meraih Predikat “A” (Memuaskan) dalam Penerapan SAKIP di Lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur

UPT PPP Pondokdadap kembali menorehkan prestasi dengan meraih predikat A (Memuaskan) dalam penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) di lingkungan kerja Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Penghargaan ini diberikan dalam acara Workshop Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2020 yang dilaksanakan pada hari Senin (09/03) hingga Rabu (11/03) kemarin, bertempat di Harris Hotel & Convention Malang. Acara ini dilaksanakan oleh Sub Bagian Program dan Anggaran Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur yang bertujuan untuk mengevaluasi kinerja SAKIP Unit Kerja di dalam lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur, serta memberikan pembekalan untuk menerapkannya kembali di tahun berjalan dengan lebih baik lagi.

Penghargaan ini diserahakan secara langsung oleh Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan kepada Kepala Unit Kerja yang ada di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Selain itu, Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur juga melakukan prosesi penandatanganan Perjanjian Kinerja di tahun 2020 yang diwakilkan oleh para Kepala Bidang (Kabid) dan UPT Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)  di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur sendiri merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang memiliki nilai penerapan SAKIP tertinggi di lingkup Pemerinta Provinsi Jawa Timur atas beberapa terobosannya untuk dapat menerapkan dan membina tiap – tiap unit kerja yang ada di bawahnya untuk mendokumentasikan kinerjanya ke dalam dokumen SAKIP.

Dalam acara workshop ini juga diberikan pembekalan materi, terutama mengenai penerapan reformasi birokrasi yang harus mulai diterapkan di dalam tiap – tiap unit kerja yang ada di lingkup Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Dalam acara ini juga turut diundang para pakar reformasi birokrasi dari Biro Organisasi, Inspektorat Pemprov Jatim, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Akademisi Universitas Brawijaya sebagai narasumber untuk membekali para unit kerja mengenai teknis pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan kerjanya masing – masing.